Tak Ada Penumpukan Penumpang di BantulBANTUL –  Meskipun seluruh armada yang bernaung dalam organisasi ang-kutan darat (Organda) kemarin (19/11) melakukan aksi mogok, namun tidak ada penumpukan penumpang di titik-titik yang selama ini kerap terjadi. Bahkan, tujuh angkutan penumpang yang disediakan Dinas Perhubungan (Dishub) banyak yang longgar. Kepala Dishub Bantul Suwito menguraikan, tujuh angkutan yang disediakan Dis-hub diprioritaskan di enam titik. Titik-titik itu adalah di Imogiri, Piyungan, Srandakan, Parangtritis, Samas, dan Sorobayan. Ketujuh angkutan yang meliputi empat bis dan tiga mobil ini diprio-ritaskan mengangkut anak-anak se-kolah. “Tujuannya dalam wilayah Bantul sendiri dan gratis,” terang Su-wito di ruang kerjanya.

Meskipun begitu, ada juga sejumlah pedagang yang minta diantarkan sampai tujuan akhir, yaitu Kota Jogja. Tujuh angkutan ini beroperasi sekitar pukul 06.30. Ini bebarengan dengan keberangkatan anak-anak sekolah. Kemudian, tujuh angkutan ini ber-operasi kembali sekitar pukul 13.00 dengan berkeliling ke sejumlah seko-lah di Bantul kota. “Jam pulang se-kolah berkeliling lagi dengan mengangkut anak-anak sekolah,” ujarnya.

Suwito mengaku sempat mendapat-kan laporan adanya penumpukan pe-numpang di wilayah Ketandan, Bangunta-pan. Hanya saja, Dishub Bantul tidak berwenang mengangkutnya. Sebab, tujuan bepergian para penumpang tersebut ke arah Wonosari, Gunungkidul. “Saya lalu menghubungi provinsi. Tidak lama kemudian ada truk yang mengang-kutnya,” ungkapnya.Lalu, sampai kapan Dishub akan menyediakan tujuh angkutan? Suwito menjelaskan, penyediaan tujuh ang-kutan bertujuan untuk mengantisi-pasi adanya penumpukan penumpang akibat aksi mogok yang dilakukan Or-ganda. Karena itu, Dishub akan men-ghentikan kebijakan ini jika Organda tidak lagi menggelar aksi mogok. “Ke-bijakan ini juga sudah kami komuni-kasikan dengan Organda. Mereka sepakat jika angkutan yang disediakan milik dinas sendiri,” paparnya.

Kabid Transportasi Dishub Bantul Su-kamto menambahkan, ada tiga Organda di Bantul. Tetapi, yang menjadi kewenangan Dishub hanya ada dua Organda. Yaitu Sapta Manunggal, dan Koperasi Karya Tamansari. “Karena satu Organda lainnya merupakan AKDP (antar kota dalam provinsi),” bebernya. (zam/din/ong)

Sumber: radarjogja.co.id

b_140_0_16777215_00_http___krjogja.com_photos_9d933267d814a932ab0ec2a061b3a6a5.jpg

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta memasang rambu bagi bus pariwisata sebagai larangan masuk ke kawasan Jeron Beteng. Terdapat lima rambu yang ditempatkan pada jalur masuk ke Jeron Beteng.
Meski demikian, rambu larangan itu masih ditutup kain dan akan dibuka ketika dilakukan ujicoba shutle bus wisata pada 28 November 2014 mendatang. 

"Sudah kami pasang tapi belum kami buka. Rambu untuk halte juga kami pasang," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo, Rabu (19/11/2014).

Jalur masuk yang dipasang rambu larangan bagi bus pariwisata itu antara lain di Jalan Ibu Ruswo, Jalan Trikora, Jalan Agus Salim, Jalan Tamansari serta Ngabean. Secara resmi, larangan itu akan berlaku pada 2015 mendatang namun sudah diujicobakan bersamaan dengan Sekaten.

Wirawan mengungkapkan, bus pariwisata yang hendak menuju kawasan Kraton itu akan diarahkan ke Taman Parkir Ngabean. Sedangkan untuk meneruskan perjalanan di Jeron Beteng baik Kraton, Tamansari, Ngasem dan lain sebagainya akan diarahkan ke shutle bus atau transportasi lain. 

"Kalau parkir di Ngabean sudah penuh maka bus akan diarahkan untuk menurunkan penumpang kemudian parkir di lokasi lain," imbuhnya.

Terkait dengan shutle bus Jeron Beteng, menurut Kelapa Seksi Rekayasa Lalu lintas Windarto, ada rute tertentu yang akan dilalui. Disamping itu sejumlah halte juga dalam proses pembangunan. Antara lain di Taman Parkir Ngabean, Keben Kraton, gedung Persatuan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI), sekitar Jogja Galery dan sekitar Taman Parkir Senopati. 

Sedangkan tiket yang disediakan meliputi tiket terusan dan tiket yang bisa dibeli secara terpisah. Namun harga tiketnya masih belum ditentukan. (Dhi)

Sumber : krjogja.com

b_140_0_16777215_00_http___assets.kompas.com_data_photo_2014_10_04_1514420sukabumii780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif kereta api setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000. Kenaikan tarif KA, menurut Kemenhub, relatif bervariasi. 

"Untuk tarif KA Ekonomi jarak jauh kenaikan rata-rata sebesar Rp 13.000," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

Sementara itu, kenaikan KA Ekonomi juga terjadi untuk KA Ekonomi jarak sedang, yaitu rata-rata sebesar Rp 9.000, dan KA Ekonomi jarak dekat atau lokal kenaikannya rata-rata Rp 3.000. 

Selain KA Ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat, kenaikan tarif juga terjadi pada KRD, yaitu sebesar Rp 2.000. Sementara KRL, kata Jonan, tidak mengalami kenaikan tarif. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014). Kenaikan itu meliputi kenaikan premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Sumber : bisniskeuangan.kompas.com

Kemenhub: Tarif Angkutan Umum Naik Maksimal 10%

JAKARTA - Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan penyesuaian tarif angkutan umum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, dengan adanya kenaikan BBM Rp2.000 per liter, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum maksimal 10 persen dari tarif yang berlaku saat ini.

"Terkait dengan keputusan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM maka kita akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum maksimal 10 persen dari tarif angkutan umun yang berlaku saat ini," jelas Jonan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perhubungan, Selasa (18/11/2014).

Dia mengatakan bahwa pertimbangan tersebut diambil untuk menghindari kerugian terlalu besar yang diterima operator dengan naiknya harga BBM.

"Pertimbangan yang paling penting untuk tarif angkutan ini, pertimbangannya, supaya opertator angkutan umum tidak merasa dan mengalami kerugian yang besar," jelasnya.

Namun, kenaikan juga dibatasi maksimal 10 persen supaya tidak membebankan masyarakat.

"Tapi kita juga pertimbangkan kemampuan masyarakat, karena kalau tinggi sekali, itu percuma karena daya beli akan menurun," tandasnya.

Sumber: http://economy.okezone.com

b_140_0_16777215_00___images_berita_2014_bandarasoettadalam.jpgMenteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mewajibkan Passenger Service Charge (airport tax) digabung dengan tiket pesawat. Jonan memberi batas waktu hingga 1 Januari 2015 untuk penerapan sistemPSC on Ticket tersebut. Lantas bagaimana kesiapan pihak bandara?

Corporate Secretary PT Angkasa Pura II (Persero) (AP II) Daryanto menjelaskan pihaknya tengah mematangkan penerapan integrasi pembayaran tiket dan airport tax. PSC atau familiar disebut airport taxmerupakan pungutan yang ditarik oleh operator bandara sebagai sumber pendapatan.

"Target 1 Januari. Itu sekarang kita sedang bergerak. Kita akan lakukan pembicaraan bilateral. Ini harus mau kata pak menteri," kata Daryanto kepada detikFinance, Jumat (14/11/2014).

Operator bandara pelat merah itu akan melakukan pembicaraan dengan PT Angkasa Pura I (AP I) yang juga merupakan saudara sesama operator bandara.

"Kita akan kicara berikutnya dengan AP I, selanjutnya airlines untuk mengerucutkan," jelasnya.

Pada pertemuan dengan pihak maskapai, AP II akan mendengarkan masukan dari pihak airlines. Termasuk masukan terhadap skema penagihan uang airport tax yang ditampung oleh pihak maskapai.

AP II juga mempertimbangkan untuk pengintegrasian sistem PSC on Ticket yang merujuk pada standar International Air Transport Association (IATA). Alasan pertemuan tersebut adalah mencari solusi yang saling menguntungkan antara pihak maskapai, penumpang hingga operator bandara.

"Nanti setelah ada pembicaraan maka akan ada kesepakatan bersama tentang sistem yang akan digunakan. Kita akan menuju ke arah yang diminta Pak Menhub," jelasnya.

Terkait adanya keterlibatan bandara di bawah Unit Pelaksana Teknis Kemenhub, di luar bandara yang dikelola AP I dan AP II, Daryanto menyebut sistem PSC on Ticket akan memakai skema pembelian kupon yang ditalangi terlebih dahulu oleh pihak maskapai sehingga penerapan sistem integrasi tiket dan airport taxtetap berjalan.

"Kalau bandara UPT kata Pak Bambang Tjahjono (Plt Dirjen Perhubungan Udara) ada pola yang digunakan ada pakai kupon," ujarnya.

AP II, menurut Daryanto, sangat setuju dengan penerapan PSC on ticket karena hasil akhirnya adalah memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan udara sebab penumpang tidak perlu antre dan mengeluarkan uang untuk membayar PSC usai check in di bandara.

"Intinya PSC harus sesuai perintah Menhub itu peningkatan pelayanan," jelasnya.

 

 

sumber : detik.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku tidak melakukan intervensi terlalu dalam terkait harga avtur mahal yang dikeluhkan airlines. Meskipun begitu, Kemenhub akan berusaha berdiskusi dengan Kementerian BUMN.


b_140_0_16777215_00_http___assets.kompas.com_data_photo_2014_08_27_1438495pengisian-avtur780x390.jpg"Saya enggak bisa campur tangan banyak saya hanya meneruskan karena itu Pertamina dan BUMN," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Kamis (14/11/2014).

Dia menjelaskan, pemasalahan harga avtur juga sudah mendapat perhatian serius Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional (INACA). Bahkana kata Jonan, INACA sudah melayangkan surat resmi tekait avtur kepada Kemenhub. 

Meskipun tidak bisa ikut campur, Jonan menyarangkan agar tata kelola avtur bisa diperbaiki. Pasalnya dengan hal itu dia yakin harga avtur bisa membuat airlines lebih kompetitif. "Saya kira kalau mau diatur tata niaganya misalnya harga nya biar kompetitif ya Pertamina dan BUMN. Karena itu binsis proses sya gak bisa. Saya cuman adjusment aja," kata dia.

Sementara itu terkait saran harga avtur dari INACA, Jonan mengatakan bahwa INACA hanya minta harga avtur sesuai dengan harga avtur internasional. "Mereka hanya mengharapkan harganya sama dengan internasional kalau ada pajak oke, tapi biaya prosesnya harus kompetitif," tandas dia.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/

Halaman 1 dari 300