Bulan Keterbukaan Informasi (April 2015): 1. Setiap Warga Negara Berhak Mengetahui Informasi Publik 2. Badan Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik 3. Informasi Publik Terbuka, Korupsi dapat Dicegah 4. Keterbukaan Informasi Publik Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 5. Mengakses Informasi Publik Dijamin Undang-Undang

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perhubungan akan mengumumkan hasil audit seluruh bandara, khususnya bandara-bandara internasional, pada Juni mendatang menyusul insiden penyusupan Mario Steven Ambarita di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau 7 April lalu. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu mengatakan audit tersebut ditujukan agar tercipta perbaikan dari pengelola, terutama untuk mengukut kualitas keamanan dan keselamatan penerbangan.

Rekomendasi hasil audit itu wajib dilaksanakan oleh pengelola bandar udara minimal paling lama tiga bulan setelah hasil audit diinformasikan oleh pihak regulator.

"Dua bulan lagi kita umumkan, Juni lah biar ada perbaikan dari pengelola," kata Jonan.

Proses audit sendiri melibatkan audit internal oleh pengelola bandara, kemudian audit yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandara di seluruh Indonesia.

Audit bandara tersebut juga untuk memenuhi standar keselamatan penerbangan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 21/2015 Tentang Standar Keselamatan Penerbangan yang wajib dilakukan oleh pihak pengelola bandar udara.

Menyusul rencana pengumuman terebut, Pakar Penerbangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Budi Mulyawan Suyitno menyambut baik rencana pengumuman hasil audit bandar tersebut. 

Menurut dia, publikasi semacam itu semestinya perlu dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Kalau diumumkan, saya yakin pasti akan mendatangkan perubahan dari pengelola bandara. Mereka lebih tanggap karena disorot oleh publik," katanya. 

Budi berharap dengan adanya pengumuman itu serta perbaikan yang dilakukan oleh pengelola, kejadian penyusupan seperti yang dilakukan oleh Mario Steven Ambarita tidak terulang lagi karena mencoreng nama Indonesia di hadapan publik internasional.

"Kejadian yang menyangkut persoalan keamanan dan keselamatan bisa menjadi bahan penilaian dari Organisasi Penerbangan Sipil InternasionaI (ICAO)," katanya. 

Dia berpendapat jika semua bandara di Indonesia sudah sesuai dengan regulasi mengenai keamanan dan keselamatan, hal itu merupakan modal besar bagi Indonesia untuk menjamin hasil positif dalam audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga penerbangan internasional.

Di sisi lain, Corporate Communication Department Head PT Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan mengungkapkan pihaknya selama ini telah menerapkan segala regulasi terkait keamanan, keselamatan dan pelayanan publik di 13 bandara yang dikelola BUMN tersebut.

"Misalkan di bidang pelayanan publik, di bandara-bandara kami tidak ada taksi tidak resmi. Semua teregister sehingga menjamin kenyamanan pengguna jasa," katanya.

Sumber : www.antaranews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan, sebanyak 15 maskapai penerbangan telah menyerahkan laporan keuangan perusahaan. Itu merupakan kewajiban bagi airline untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan teraudit yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga.

"Dari keseluruhan 73 maskapai penerbangan, maskapai penerbangan berjadwal sebanyak 6, sedangkan yang tidak berjadwal sebanyak 9 sudah menyerahkan laporan keuangan," kata Direktur Angkutan Udara M Alwi di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Maskapai penerbangan berjadwal yang sudah menyerahkan laporan keuangan, antara lain PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Express Air, PT Sriwijaya Air, Nam Air, dan PT Indonesia AirAsia. Sedangkan maskapai penerbangan tidak berjadwal, yakni Travira Air dan Indonesia Air Transport.

Dari laporan keuangan yang diserahkan maskapai, katanya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan evaluasi. Hasilnya ada airline yang harus melengkapi persyaratan yang diminta maupun pemenuhan modal kecukupan. Bahkan ada dana yang disetor bagi sister company melebihi sehingga harus diambil kembali.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo menambahkan Kemenhub akan memberikan teguran bagi maskapai yang belum menyerahkan laporan keuangan pada batas waktu akhir April 2015. "Peringatan I, II, hingga III, lalu diumumkan pada situs (website)," pungkasnya.

Sumber : ekonomi.metrotvnews.com

rapor2 20150423235605

Yogyakarta (23/04/2015)- jogjaprov.go.id – Kinerja Pemerintah Daerah DIY harus dimaknai sebagai proses pembangunan yang memiliki out comes yang dinamis dan terukur sesuai perkembangan masyarakat. Proses itu harus dimaknai sebagai upaya inovatif dan kreatif dalam melihat peluang, sebagaimana dinamika organisasi yang senantiasa memiliki eye for improvement, yakni suatu kejelian dalam melihat peluang untuk melakukan upaya peningkatan dalam mewujudkan good governance. Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan I Tahun 2015 di Hotel Garuda, Kamis (23/04).

Dikemukakan lebih lanjut bahwa, pelaksanaan program kegiatan tidak sekedar mengoptimalkan kinerja fisik dan keuangan, melainkan dimaknai suatu proses eye for improvenment, dengan jeli melihat dinamika perubahan yang terjadi pada sasaran sebagai suatu fenomena yang harus ditangani secara komprehensif, kreatif dan berbasis pada perbaikan kinerja pelayanan publik.

Salah satu bentuk perbaikan kinerja pelayanan publik adalah penggunaan transaksi non tunai (non cash transaction) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengannya maka transaksi terkait dapat ditelusuri dan secara mudah dapat terdokumentasi sehingga kemungkinan penyalahgunaan dana dapat termonitor.

Sultan HB X berharap, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sudah melaksanakan kebijakan non cah transaction sebagai  sebuah komitmen peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Untuk itu, kinerja yang baik harus dimaknai sebagai ketercapaian out come yang memberikan implikasi pada penyelesaian persoalan pembangunan secara terpadu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan secara nyata terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan SK Tenaga Ahli yang ditempatkan pada SKPD DIY, Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun Anggaran 2015 serta penyerahan raport tertinggi dan terendah SKPD oleh Gubernur DIY.

Kriteria dalam penilaian raport menurut Ketua BAPPEDA DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSI dalam laporannya, terdiri dari 3 aspek kinerja baik berupa fisik, keuangan serta ketercapaian sasaran kinerja. Adapun Pengguna Anggaran (PA) terbaik pada Triwulan I kali ini adalah Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY, sedangkan yang paling rendah adalah Dinas Pariwisata DIY.

Untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tertinggi  diraih oleh Kota Yogyakarta dan yang terendah adalah Satuan Pol PP DIY, tambah Tavip.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula paparan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Akademisi dan mantan anggota KPK, M Busyro Muqqoddas, SH, M Hum.

Dalam paparannya,  Busron menyarankan agar ada pembenahan sistem sehingga terintegrasinya peran pusat dengan Pemda Tk. I  dan II termasuk sistemisasi komitmen etika kebangsaan. Selain itu adanya penjabaran sistem ke dalam kebijakan bersama berbasis spirit transaparansi, efisiensi, profesional dan akuntabel dalam semangat demokrasi otentik, yaitu pelibatan berbagai unsur.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur DIY, Wakil Ketua DPRD DIY, Bupati/Walikota  se DIY, Sekda DIY serta Asisten di lingkungan Setda DIY, Jajaran SKPD DIY (PA/KPA) serta tenaga ahli pada masing-masing SKPD. 

Sumber: jogjaprov.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Purworejo mengawasi penerapan kebijakan tarif angkutn umum pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka sempat menemukan adanya pelanggaran tarif yang dilakukan sopir angkutan salah satu trayek.

Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Purworejo Ontobogo menegaskan, tarif angkuran di Kabupaten Purworejo tidak naik. "Kesepakatan awal adalah apabila harga premium belum Rp 8.500 perliter, tidak ada kenaikkan tarif," tuturnya kepada KRjogja.com, Kamis (09/04/2015).

Pelanggaran terjadi ketika harga premium baru dinaikkan dan belum ada rapat kordinasi pemerintah kabupaten dengan Organda setempat. "Ada satu trayek yang menaikkan angkutan, kami langsung cek dan hentikan, lalu sopir dan pengusahanya diberi pemahaman," ucapnya.

Namun setelah digelar rapat koordinasi, pihak Dishubkominfo belum menemukan lagi adanya pelanggaran tersebut. Tarif angkutan pedesaan di Purworejo diatur berdasar jarak tempuh setiap trayek.

Terdapat 66 trayek yang melayani seluruh daerah di Purworejo dengan tarif terendah Rp 3.300 untuk jalur Purworejo - Jalan lingkar utara - Terminal bus, Purworejo - Bulus dan Kutoarjo - Kaliwatubumi. Tarif termahal pada jalure Purworejo - Karangduwur - Kemiri - Kutoarjo - Tamansari - Grabag - Purwodadi - Bagelen - Cangkrep, Rp 33.200 perpenumpang.

Sumber: krjogja.com

YOGYA (KRjogja.com) - Manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan Kotagede yang ditargetkan akhir tahun, bakal dipercepat. Hal ini seiring dengan penataan Pasar Kotagede yang tidak bisa dilakukan secara parsial.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo mengungkapkan, penataan di Pasar Kotagede mendesak dilakukan karena kondisinya yang semakin semrawut. "Ada banyak instansi yang terlibat sesuai kapasitas masing-masing. Minggu ini, solusinya sudah bisa ditetapkan," terangnya, Selasa (21/04/2015).

Kesemrawutan yang paling terasa ialah dari segi lalu lintas. Hampir setiap hari arus lalu lintas di sekitar Pasar Kotagede selalu tersendat. Penyebabnya ialah parkir yang tidak tertata serta luberan pedagang yang menjajakan dagangan di pinggir jalan.

Wirawan menambahkan, pihaknya akan fokus pada normalisasi arus lalu lintas. Terutama di kawasan Mondorakan, Karanglo dan Kemasan. Penerapan jalur satu arah, meski belum diterapkan secara resmi namun sudah banyak pengendara yang sudah memahami.

"Kondisi jalan di sana sempit. Banyak mobil yang sudah tidak berpapasan. Makanya untuk percepatan, akan kami kristalkan dulu, sudah layak atau belum untuk ditetapkan satu arah," paparnya.

Sedangkan penataan parkir, menurut Wirawan, pihaknya hanya akan menangani di tepi jalan umum. Sedangkan lokasi parkir yang melekat pada bangunan pasar, menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar. Namun, normalisasi di kawasan Kotagede dapat berjalan lebih cepat manakala penataan pasar sudah terbuka.

Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengaku, pihaknya tengah mengkoordinasikan secara matang bersama aparat di wilayah. Penataan yang paling utama menurutnya lebih ke penataan pedagang serta parkir.

Salah satu upaya penataan pedagang ialah dengan membatasi aktivitas perdagangan yang meluber di luar pasar. Selain itu, meski kelak dilakukan penerapan jalan searah, namun masih dipikirkan akses bagi warga setempat agar tidak terkena dampak.

"Solusi finalnya masih kami bahas. Tapi yang jelas, semua pihak harus bersedia untuk ditata. Luberan di Pasar Kotagede sudah cukup lama sehingga tidak bisa ditata dalam sekejap," katanya.

Sumber: krjogja.com

Solopos.com, SOLO – Lalu lintas Solo di viaduk Gilingan akan ditutup. Kendaraan yang melewati viaduk Gilingan akan dialihkan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal mengalihkan semua lalu lintas yang melewati viaduk Gilingan mulai Juni mendatang. Langkah ini sehubungan dengan rencana renovasi viaduk yang menerima kucuran anggaran Rp26 miliar dari APBN 2015.

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan sudah mendapatkan kabar gembira mengenai kucuran dana tersebut. Renovasi viaduk ini sesuai rencana mulai dikerjakan pada Juni mendatang.

“Selama pekerjaan arus lalu lintas akan dialihkan. Dishubkominfo [Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika] sudah melakukan menyiapkan rekayasa lalu lintas,” kata Rudy, sapaan akrab Wali Kota ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Senin (20/4/2015).

Rudy mengatakan rekayasa lalu lintas yang disiapkan di antaranya menutup akses jalan masuk menuju viaduk. Jalan mulai perempatan Ngemplak menuju viaduk sudah dialihkan.

Begitu dari arah Terminal menuju viaduk, arus lalu lintas mulai dialihkan tepat di pertigaan Gilingan. Kendaraan besar, seperti bus dialihkan melewati Jl. Mongisidi.

“Sebenarnya, saat ini pun bus sudah dialihkan lewat Jl. Mongisidi. Tapi selama pekerjaan viaduk jalan akan ditutup, jadi semua tidak boleh lewat viaduct,” katanya.

Rudy menginginkan renovasi viaduk bisa menggeser wesel (perlintasan bercabang rel kereta api) yang berada di sana. Hal ini dilakukan agar pelebaran viaduct seimbang bagian kiri dan kanan.

Rudy mengatakan rencana renovasi viaduk tengah dalam tahap perbaikan detail engineering design (DED), karena desain sebelumnya lebar viaduk disesuaikan dengan kondisi jalan 30 meter. Untuk diketahui saat ini viaduk Gilingan hanya memiliki lebar 8 meter, dan ketinggian 3,4 meter.

Kondisi ini mengakibatkan bus AC dan kendaraan angkutan berat tidak bisa melintas. “Kalau bisa wesel digeser beberapa meter ke selatan, dengan demikian pelebaran bisa sedikit digeser. Sebab jika tidak bisa digeser, maka pelebaran jalan viaduct menjadi 12 meter seluruhnya ke utara,” katanya.

DED Viaduk

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Solo, Endah Sitaresmi Suryandari mengatakan, pembuatan detail engineering design (DED) viaduk Gilingan dikerjakan Kementrian Pekerjaan Umum.

Kepala Dishubkominfo, Yosca Herman Soedrajat sebelumnya mengatakan untuk merenovasi viaduk, Pemkot sudah mengajukan dana Rp60 miliar. Namun, tahun ini melalui APBN 2015 hanya turun Rp26 miliar.

Sesuai rencana, Herman mengatakan renovasi viaduct dilakukan dengan memperdalam kedalaman Viaduct Gilingan. Ketinggian viaduk Gilingan selama ini dinilai kurang, yakni hanya 3,4 meter. Hal ini membuat bus AC maupun truk besar tidak bisa melewati viaduk Gilingan.

Kendaraan tersebut kemudian dialihkan melalui Jl. S. Parman dan Jl. Mongisidi. Herman menuturkan ada beberapa bus AC yang nekat melintas di kawasan tersebut. Namun, badan bus justru terjebak palang besi tepat sebelum masuk ke viaduk Gilingan.

Ketinggian viaduk Gilingan, menurut Herman, memang di bawah standar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Lalu lintas dan Jalan Raya yang menyebut ketinggian minimal viaduk 4,2 meter.

Sumber: www.solopos.com

Halaman 1 dari 309