581436683353

Jakarta - Kinerja Pemerintah dalam mengawal mudik rakyat saat Lebaran lalu mendapat pujian dari Komisi V DPR RI yang menangani isu infrastruktur dan perhubungan. Salah satu ikon keberhasilan manajemen itu adalah beroperasinya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, yang berhasil membantu mengatasi kemacetan di jalur Pantai Laut Utara (Pantura).

"Untuk mengurai upaya kemacetan, jalur tol itu sangat membantu‎," kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis, Kamis (30/7).

Walau demikian, ke depan, diharapkan Pemerintah lebih memantapkan manajemen jalur itu sehingga lebih aman bagi masyarakat. Semisal, diharapkan rambu-rambu lalu lintas yang masih kurang, lebih dilengkapi. Hal itu demi mengurangi angka kecelakaan yang sempat terjadi di Tol Cipali.

"Kalau bisa, kelaikan kendaraan yang lewat jalur juga dipastikan. Karena dengan panjang jalan yang lurus di tol Cipali, wajib memastikan kelaikan kendaraan. Selain itu diharapkan ada cara untuk memastikan kesiapan pengemudi," jelas Politikus Gerindra itu.

Selain itu, Komisi V DPR juga memberi catatan untuk penanganan arus mudik dan balik lebaran 2015, terkait kekurangan pelayanan di sektor angkutan udara.

Kata Fary, pihaknya masih menerima banyak keluhan dari masyarakat pengguna jalur angkutan udara. Khususnya terkait kesemrawutan bandara dan jadwal penerbangan.

Terjadinya erupsi Gunung Raung juga menjadi catatan agar Pemerintah harus siap dengan berbagai alternatif solusi. Yakni agar transportasi tidak terganggu di tengah adanya bencana demikian.

"Kami akan menggelar rapat dengan Kementrian Perhubungan dan lembaga terkait guna mengevaluasi arus mudik dan balik lebaran 2015," ujarnya.

Sumber: beritasatu.com

menteri-koordinator-perekonomian-sofyan-djalil- 150513173020-830

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah mengkaji ulang proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Pengkajian ulang proyek yang juga dikenal dengan Giant Sea Wall ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana dampak terhadap lingkungan sekitar.

"NCICD dikaji ulang dengan lebih komprehensif. Karena ini berkaitan dengan penataan wilayah kota-kota di pesisir pantai," kata Sofyan seusai memimpin rapat koordinasi mengenai NCICD di kantornya, Kamis (30/7).

Sofyan mengatakan pengkajian ulang dipimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpura).  Namun, berbagai kementerian juga akan tergabung dalam tim pengkajian tersebut.

Beberapa kementerian lain yang akan terlibat adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. "Kementerian Perhubungan misalnya akan konsentrasi tentang penyelamatan pelabuhan dan bandara. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji terkait konservasi laut dan nelayan," ujar Sofyan.

Seperti diketahui, pembangunan mega proyek NCICD terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pembuatan tanggul untuk mencegah banjir. Sedangkan di tahap kedua dan ketiga akan dilakukan reklamasi serta kawasan terpadu.

Dikatakan Sofyan, pembangunan tahap pertama akan terus berjalan. "Pembangunan tanggul jalan terus. Tanggul memang harus ditinggikan dan itu juga kan bagian dari pekerjaan Pemda DKI," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengaku sangat tidak setuju dengan adanya reklamasi daerah pesisir.  Menurutnya, daerah pesisir tidak bisa digantikan fungsiya dengan dijadikan sebagai kawasan terpadu. "Kita jangan pernah melakukan tindakan yang mengubah fungsi daerah pesisir," kata Ferry.

Menurut Ferry, hal yang terpenting dari proyek ini adalah bagaimana mencegak penurunan permukaan tanah. Kemudian juga harus membuat tanggul yang tinggi agar Jakarta tidak dikepung banjir.

"Kalau reklamasi dilakukan kemudian tidak tuntas, itu akan semakin membuat permukaan tanah. Air laut jadi lebih tinggi," ucap dia.

Sumber: republika.co.id

shutterstock 220374043

NGONOO.com – Penggunaan Drone (pesawat tanpa awak) belakangan ini semakin marak digunakan, termasuk di Indonesia. Baik untuk keperluan liputan berita, maupun keperluan dokumentasi. Dengan semakin maraknya penggunaan drone di Indonesia rupanya membuat Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan telah mengeluarkan peraturan tentang penggunaan drone di Indonesia untuk lebih mengatur pengoperasiannya.

Peraturan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak, yang disahkan pada 12 Mei 2015. Dan yang merupakan dasar aturan tersebut antara lain mengatur mengenai persyaratan, batasan, dan perizinan bagi pengoperasian pesawat tanpa awak tersebut.

Ketentuan peraturan tersebut antara lain, drone tidak boleh diterbangkan di ruang udara terlarang (prohibited area), yaitu kawasan udara yang dibatasi secara permanen dan menyeluruh bagi semua pesawat. Kedua, drone dilarang terbang di kawasan udara terbatas (restricted area), yaitu ruang udara yang dibatasi secara tidak tetap dan hanya dioperasikan untuk penerbangan negara.

Apabila tak digunakan untuk penerbangan negara, ruang udara tersebut bisa digunakan untuk penerbangan komersil.

Ketiga, Kemenhub juga melarang drone diterbangkan di kawasan keselamatan operasi penerbangan suatu bandara. Selain itu, Kemenhub juga melarang pengoperasian drone di ruang udara yang diatur oleh Air Traffic Control (ATC).

Pelarangan pengoperasian drone juga dilakukan pada ruang udara yang tidak mendapatkan pelayanan ATC pada ketinggian 150 meter. Meski begitu, Kemenhub memberikan ketentuan khusus bagi operator pesawat tanpa awak demi kepentingan pemerintah misalnya untuk patroli wilayah negara, patroli laut, dan pemantauan cuaca.

Kemenhub mengizinkan drone diterbangkan di atas ketinggian 150 meter, namun mewajibkan operator tersebut harus mendapatkan izin untuk operasikan drone dan berkoordinasi dengan unit navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas tempat ruang udara pengoperasian drone tersebut.

Perubahan rencana terbang (flight plan) drone juga harus disampaikan kepada Kemenhub paling tidak 7 hari kerja sebelum pengoperasian pesawat tanpa awak tersebut. Pelaporan tersebut juga wajib disampaikan ke Kemenhub apabila penerbangan dronedibatalkan.

Apabila melanggar aturan tersebut, sanksi siap menanti sesuai Undang-undang Nomer 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Sumber: ngonoo.com

20150710antarafoto-dampak-erupsi-gunung-raung-100715-bcs-1

Jember (ANTARA News) - Sebanyak 18 kali penerbangan di Bandara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Jawa Timur, dibatalkan akibat erupsi Gunung Raung (3.332 mdpl) yang menyemburkan abu vulkanis selama beberapa hari terakhir.

"Erupsi Gunung Raung yang mengeluarkan abu vulkanis memang berdampak terhadap jadwal penerbangan di Bandara Notohadinegoro, sehingga tercatat 18 kali penerbangan dibatalkan," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Notohadinegoro, Edi Purnomo, di Jember, Selasa.

Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi tersebut mengalami letusan menerus sejak peningkatan status gunung api itu menjadi siaga pada 29 Juni 2015.

"Abu vulkanis yang mengarah ke Jember menyebabkan Bandara Notohadinegoro ditutup berdasarkan Notice to Airmen (Notam)" dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan AirNav," tuturnya.

Menurut dia, rincian pembatalan penerbangan yakni 14 kali penerbangan maskapai Garuda Indonesia dengan rute Jember-Surabaya pulang pergi (PP) dan empat kali penerbangan maskapai Susi Air dengan rute Jember-Sumenep PP.

"Sebenarnya hari ini bandara sudah dibuka sejak pukul 09.00 WIB, namun kondisi bandara yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung itu masih berkabut, sehingga maskapai Garuda memilih membatalkan penerbangan Jember-Surabaya," paparnya.

Ia menjelaskan maskapai berpelat merah itu harus jauh-jauh hari memberitahu kepada calon penumpang dan informasi dibukanya bandara baru diterima pukul 09.00 WIB, sehingga Garuda tetap membatalkan penerbangan pada Selasa ini.

"Saya tidak tahu apakah Bandara Notohadinegoro akan dibuka pada Rabu (29/7) karena pihak bandara harus berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, PVMBG, BMKG, dan AirNav untuk membuka bandara," katanya.

Bandara yang berada di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember itu ditutup sejak Rabu (22/7) akibat abu vulkanis Gunung Raung mengguyur landasan pacu bandara setempat.

Sementara itu, pihak maskapai Garuda Indonesia memilih tidak melakukan pengembalian tiket penuh (refund) kepada penumpang, namun memberikan kesempatan untuk menjadwal kembali (reschedule) penerbangan yang berlaku hingga September 2015.

Sumber: antaranews.com

karoseri

Bisnis.com, UNGARAN - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri acara peresmian perakitan 1.000 bus rapid transit (BRT) siang ini, (29/7/2015).

Peresmian tersebut dilakukan di pusat perakitan perusahaan karoseri CV Laksana yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Selain Presiden Joko Widodo, akan hadir pula Menteri Perhubungan Ingasius Jonan dan Direktur Utama CV Laksana Irwan Arman.

Perakitan 1.000 unit BRT merupakan salah satu program quick wins Kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan.

Kementerian Perhubungan nantinya menghibahkan bus-bus tersebut kepada pemerintah daerah yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Pengadaan 1.000 bus pada tahun anggaran 2015 ini dilakukan melalui proses e-katalog, di mana Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Proses produksi bus dilaksanakan oleh tujuh perusahaan karoseri dengan pelaksana pekerjaan terbanyak adalah CV Laksana. Perusahaan yang berbasis di Jawa Tengah ini didukung peralatan produksi terbesar dengan penggunaan komponen dalam negeri yang mencapai 70%.

Sumber: bisnis.com

551438049942

Jakarta - Bangunan sepanjang kurang lebih empat kilometer di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yang terkena proyek pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) ditertibkan pada Selasa (28/7) pagi.

Sebanyak 149 personel gabungan dari TNI, polisi, satpol PP, dan Dinas Perhubungan, dikerahkan untuk melakukan penertiban. Bangunan berupa pagar dan dinding pembatas yang ada di depan Mall Cipinang Indah ini, dirobohkan menggunakan satu alat berat.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana menjelaskan, penertiban ini merupakan kegiatan lanjutan sebelum lebaran kemarin. Pihaknya sengaja menunda penertiban lantaran warga di sekitar lokasi meminta toleransi untuk persiapan lebaran.

"Penertiban ini program lanjutan puasa kemarin. Dari hasil inventarisasi ada 102 bangunan, yang dibongkar hingga saat ini 27 bangunan," ujar Bambang, Selasa (28/7).

Menurutnya, penertiban bangunan ini akan memakan waktu sekitar tiga sampai empat hari.  Bambang menuturkan, tidak ada uang ganti rugi maupun kompensasi lainnya bagi pemilik tanah dan bangunan yang terkena imbas dari pembangunan Tol Becakayu. Ia menyebutkan, bangunan yang berdiri di atas tanah pengairan memang tidak mendapatkan pengganti.

"Kecuali jika pemilik bangunan memiliki akta jual beli maka kita ganti," imbuhnya.

Tercatat ada 34 bangunan milik warga yang mendapatkan ganti rugi. Akibat penertiban ini Jalan Inspeksi Kalimalang pun macet sepanjang dua kilometer.

Sumber: beritasatu.com

Halaman 1 dari 326