Bandara Adisucipto Mulai Terapkan PSC on Ticket

Laporan Reporter Tribun Jogja, Singgih Wahyu Nugraha

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Calon penumpang jasa penerbangan di Bandara Adisucipto Yogyakarta masih akan tetap dikenakan Passenger Service Charge (PSC) secara manual. Ketentuan ini berlaku bagi masyarakat yang telah membeli tiket sebelum 1 Maret 2015.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta, Andi G Wirson mengatakan, pihaknya secara efektif memberlakukan PSC on ticket mulai 1 Maret 2015 kemarin. Pengenaan tarif untuk jadwal penerbangan mulai tanggal tersebut bakal tercakup dalam tiket yang dibeli calon penumpang.

Hal ini sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI No. KP/12/2015 Jo KP/59/2015, mengenai ketentuan pembayaran PSC on ticket.

Namun begitu, kata Andi, penumpang yang membeli tiket sebelum 1 Maret masih harus membayar PSC saat check-in seperti ketentuan terdahulu. Pasalnya, tiket yang dibeli sebelum tanggal itu belum memasukan PSC ke dalam harga tiket.

"Ada sistem tersendiri dari tiap maskapai untuk mengetahui mana yang sudah bayar dan mana yang belum. Nanti tiketnya akan di-scan oleh pihak maskapai,” kata Andi di kantornya, Senin (2/3/2015).

Disebutkannya, ketentuan itu diberlakukan mengingat masih terdapat sejumlah tiket yang sudah dipesan sebelum diberlakukannya PSC on ticket. Sistem itu akan diberlakukan hingga pembeli tiket sebelum tanggal 1 Maret habis dan setelah itu akan diberlakukan kebijakan PSC on ticket secara menyeluruh.

Dengan adanya kebijakan PSC on Ticket tersebut, lanjut Andi, penumpang yang terbang ke seluruh destinasi domestik maupun internasional, tidak perlu lagi membayar PSC di bandara. Karena tax sudah termasuk dalam harga tiket. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua maskapai yang terbang dari dan ke Indonesia.

”PSC hanya dipungut satu kali untuk pemberangkatan dari manapun, ngga perlu bayar lagi. Yang penting, boarding pass jangan sampai hilang,” jelasnya. 

sumber : jogja.tribunnews.com

Perwal Jalur Searah Jalan C Simanjuntak Siap Disahkan Pekan Ini

Laporan Reporter Tribun Jogja, Pristiqa Ayun W

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Penerapan ‎jalan searah di Jalan C Simanjuntak telah diberlakukan sejak tanggal 25 Agustus 2014. Meski demikian, hingga saat ini belum ada Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk mendukung penetapan tersebut.

Golkari Made Yulianto selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta mengatakan draft Perwal saat ini sudah selesai digarap. Pada pekan ini, Perwal tersebut sudah bisa ditandatangani oleh Wali Kota.

"Draft Perwal jalan searah tersebut sudah ada di Bagian Hukum untuk dilakukan peninjauan legal drafting. Dalam seminggu tentunya sudah bisa disahkan ‎oleh Wali Kota," ujar Golkari, Minggu (22/2/2015).

Lebih lanjut Golkari menjelaskan bahwa secara prinsip‎, arus searah sudah berlaku bagi masyarakat. Apalagi rambu dan marka sudah dipasang dan diatur sedemikian rupa. Ia pun berharap masyarakat untuk mematuhinya.

"Dengan sudah dipasangnya marka jalan dan Perwal yang sebentar lagi disahkan, maka bagi masyarakat yang melanggar marka di Jalan C. Simanjuntak sudah bisa ditindak polisi," jelasnya.

Sumber: jogja.tribunnews.com

b_140_0_16777215_00_http___cdn0-a.production.liputan6.static6.com_medias_695789_original_kemenhub-1.jpg

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menerbitkan empat Peraturan Menteri (PM) Perhubungan tentang standar pelayanan penumpang untuk empat sub sektor transportasi, yaitu udara, darat, laut dan perkerataapian.

Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid mengatakan PM ini salah satunya sebagai revisi dari PM Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

"Kami revisi terkait standar pelayanan, salah satunya PM 77 akan direvisi, akan mencantumkan standar yang lebih jelas, standar pelayanan untuk empat subsektor. Ada empat PM untuk masing-masing sektor," ujar Hadi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Dia menjelaskan, empat PM ini sebenarnya tidak berhubungan dengan insiden penundaan penerbangan (delay) pada maskapai Lion Air yang terjadi sejak Rabu 18 Februari 2015.

"PM ini sudah digodok sejak lama. Dalam penggodokan kami juga undang stakeholder, pihak-pihak terkait termasuk YLKI. YLKI juga aktif dalam pembahasan," lanjutnya.

Rencananya, empat PM tersebut akan diterbitkan dan disosialisasikan pada pekan depan. Diharapkan dengan adanya PM ini standar pelayanan transportasi untuk masing-masing sektor bisa semakin meningkat.

"Kami sudah lakukan uji publik. Sekarang masih ada di Kemenkumham. Permen ini akan jadi acuan sanksi mulai dari teguran sampai dengan pembekuan. Ini belum disosialisasikan kepada pemangku kepentingan," kata Hadi.

Sebelumya ratusan penumpang Lion Air telantar sejak Rabu 18 Februari 2015 akibat penundaan penerbangan atau delay. Kasus delay ini merupakan yang terparah.

Sumber : bisnis.liputan6.com

Menteri Perhubungan Temui Panglima TNI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, menerima Menteri Perhubungan (Menhub)Ignasius Jonan beserta staf, bertempat di Ruang Tamu Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Senin (16/2/2015).

Dalam pertemuan tersebut, Menhub RI menyampaikan audiensi dalam rangka permintaan perbantuan personel TNI untuk diperbantukan ke Kementerian Perhubungan terkait dengan keamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas).

Disamping itu, Panglima TNI  dan Menhub juga membahas MoU terkait kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia. Menurut Panglima TNI, pada tahap pertama jumlah permintaan perbantuan personel TNI ke Kemenhub sebanyak 1000 personel, dan akan mencapai 2000 personel pada tahap berikutnya.  Personel tersebut akan diperbantukan ke Bandara-bandara, Pelabuhan-pelabuhan serta obyek-obyek transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

“Personel TNI yang akan diperbantukan adalah personel yang akan memasuki masa pensiun sekaligus untuk magang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun)”, ujar Panglima TNI.

Panglima TNI menyampaikan rasa senang, karena bisa memberikan kontribusi kepada Kementerian Perhubungan khususnya dan tentunya untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan pada umumnya.

 

Sumber : tribunnews.com

b_140_0_16777215_00_http___assets.kompas.com_data_photo_2014_02_24_1143077shutterstock-1249113591780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) mengumpulkan semua gubernur untuk membahas infrastruktur perhubungan di seluruh pelosok negeri.

"Jumat lalu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, sesi berikutnya Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Lalu Sulawesi, Kalimantan, pagi tadi Sumatera dan tadi siang Jawa," ujar Staf Khusus Menhub Hadi M Djuraid saat berbincang bersama wartawan di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/1/2015).

Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah itu diwakili oleh gubernur atau wakil gubernur. Lebih lanjut kata dia, Menteri Perhubungan berkeinginan menjelaskan pembangunan infrastruktur perhubungan kepada para gubernur sesuai APBN-P 2015. 

"Ingin menjelaskan ke gubernur proyek apa saja yang akan digarap. Lokasinya di mana, bentuk proyeknya apa dan di mana. Jadi, gubernur bisa mengusulkan. Misal lokasi dipindah bisa," kata dia.

Menurut Djuraid total anggaran investasi 2015 sebesar Rp 37 triliun. Rinciannya, investasi di sektor darat Rp 3,8 triliun, laut Rp 7,9 trilun, udara Rp 8,6 triliun, kereta api Rp 14,2 triliun dan pengembangan SDM Rp 3,0 triliun.

Total tambahan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 20,967 triliun, yang terdiri dari anggaran Ditjen Perhubungan Darat Rp 2,042 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp 5,9 triliun, Dirjen Perhubungan laut Rp 11,2 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 1,7 triliun dan BPSDM 480 miliar.

Sumber : bisniskeuangan.kompas.com

Pembersihan Sampah Visual Harus Koordinasi dengan Dinas Perhubungan

TRIBUNJOGJA.COM, JOGJA - Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta selama ini secara rutin mengadakan razia dan pembersihan sampah visual, namun belum menyasar pada lampu dan lampu lalu lintas.

"Kalau seperti di lampu lalin dan rambu-rambu jalan kita harus koordinasi dengan Dinas Perhubungan dulu," ujar Kepala Seksi Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono ketika dihubungi Tribunjogja.com, Jumat (13/2/2014).

Dia menyebut beberapa daerah seperti Jalan Senopati, Jalan Kusumanegara dan Jalan Kenari memang kerap menjadi aksi penempelan iklan dan poster yang tidak tepat, sehingga menjadi sampah visual. Karenanya pihak Dinas Ketertiban juga setiap hari berkeliling dua kali untuk mencegah dan membersihkan sampah visual yang timbul.

Bukan hanya poster dan stiker liar, dirinya juga mengancam akan mencabut banner iklan yang penempatannya tidak sesuai aturan walaupun itu berizin resmi.

"Kalau mau menempelkan iklan tempatkanlah di panggung media yang resmi dan tersedia di beberapa simpang jalan," pesan Bayu.

 

Sumber :   jogja.tribunnews.com

Halaman 1 dari 306