Kementerian Perhubungan

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan terus mendapat sorotan terutama usai kecelakaan pesawat AirAsia rute Surabaya Singapura pada akhir Desember 2014. Kebijakan yang diambilnya mulai dari pembekuan rute penerbangan hingga mencabut biaya penerbangan murah, hal itu menuai kritik.

Namun, di luar dari kebijakan di atas Mantan Dirut PT KAI ini ternyata dinilai telah menjalankan reformasi di tubuh Kementerian Perhubungan. Pernyataan bernada positif ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Associaton (INACA), Tengku Burhanuddin.

"Ada kemajuan (di kemenhub) kita harus akui," sebut Burhanuddin, dalam dialog Bukan Cari Kambing Hitam Selamatkan Penerbangan Nasional, di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Perubahan ke arah baik tersebut, jelas Burhanuddin, tidak hanya ada di level atasKementerian Perhubungan (Kemenhub) tapi juga terdapat di level bawah.

"Kami melihat adanya arah perbaikan di Kemenhub. Perubahan dan reformasi yang ada di Kementerian Perhubungan harus didukung," kata Burhanuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia mengatakan, terkait kejadian AirAsia, pihaknya langsung terjun ke lapangan, Pangkalan Bun guna mengidentifikasi kasus ini bersama BPPT menggunakan Kapal Baruna Jaya.

"Kami mendapatkan masukan dari Basarnas dan KNKT, yang membuka bopengnya dunia penerbangan kita," ungkap dia .

Yudi menilai, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan tidak fokus pada kasus ini karena pihaknya langsung membekukan izin terbang untuk rute Surabaya Singapura dan sebaliknya. Lalu melakukan mutasi dan investigasi.

Saat ini, Yudi berharap Jonan dapat melakukan transformasi besar-besaran di dunia penerbangan Indonesia. "Dorongan perubahan di Kereta Api Indonesia saat Jonan masih jadi Direktur Utama, itu berasal dari kami. Makanya diharapkan Jonan bisa melakukan hal yang sama karena disaksikan dunia internasional," tukas dia.

Sumber  : bisnis.liputan6.com

Ilustrasi bus Trans Jogja (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)

Harianjogja.com, JOGJA - Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Trans Jogja Agus Minang mengatakan 74 bus di lima trayek yang kini beroperasi belum dapat mengakomodasi permintaan penumpang.

Lebih lanjut Agus memaparkan dalam setahun bus Trans Jogja mengangkut sebanyak 6,205 juta penumpang. Dalam sehari 17.000 penumpang terangkut dengan jumlah armada yang tersedia. Masksimal daya tampung per unit hanya 40 orang. Kondisi tersebut diakuinya, masih kurang.

“Masih ada penumpang yang mengeluh karena tidak terlayani sebab busnya selalu penuh terutama di jam-jam sibuk dan di jalur-jalur yang gemuk [banyak penumpang],” ungkap Agus.

Unit dibawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY ini berencana menambah armada Trans Jogja menjadi 165 dan jumlah trayek 17 pada 2016 mendatang. Target itu akan terus ditambah menjadi 232 unit pada 2021 nanti.

Untuk melakukan lelang kembali membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sementara kontrak dengan PT.Jogja Tugu Trans (JTT) akan berakhir pada Februari mendatang, Dishubkominfo kembali mengajukan perpanjangan kontrak.

“Kita sudah mengajukan perpanjangan kontrak sampai Desember 2015 ini,” tambah Agus.

Sementara itu, Anggota Komisi C Sukamto menyayangkan masih beroperasinya bus Trans Jogja yang tidak laik jalan. Menurutnya keamanan dan keselamatan serta pelayanan penumpang lebih penting.

“Seharusnya yang 25 persen tidak laik jalan itu di kandangkan. Barang yang tidak layak bisa membahayakan” tegas dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan untuk mengatasi kekurangan armada agar Trans Jogja yang beroperasi di jalur yang tidak terlalu ramai penumpang ditarik ke jalur yang ramai penumpang. Selain itu, operasional Trans Jogja pada malam hari dikurangi.

“Karena pemerintah kan subsidinya hitungan per kilometer. Jadi yang malam bisa dikurangi karena mereka [Trans Jogja] hanya jual kilometer saja tanpa ada penumpang,” papar Sukamto.

Sukamto juga setuju dengan perpanjangan kontrak Trans Jogja. Hanya saja dia meminta agar pihak JTT bisa memperbaiki pelayanannya.

Sumber : harianjogja.com

 

b_140_0_16777215_00___images_berita_2015_0997958b1f9787de3836bb5191995d44.jpgYOGYA - Rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan jalan satu arah akan diperbanyak. Usai berhasil menerapkan di Jalan C Simanjuntak dan Jalan Prof Yohanes, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mulai melakukan kajian di tiga kawasan lain. Ketiga kawasan yang kini memasuki tahap kajian itu ialah kawasan Tugu, Lempuyangan dan Kotagede. Kajian tersebut dilakukan oleh unsur pemerintah, akademisi serta pelaku swasta.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto mengungkapkan, realisasi penerapan jalur satu arah sangat tergantung dari hasil kajian. "Proses study atau kajian itu butuh waktu panjang karena yang dikaji itu lebih ke kawasan, tidak langsung mengerucut pada jalan tertentu," terangnya.

Meski berbasis kawasan, namun jalan yang akan diterapkan menjadi satu arah dapat disimpulkan. Yakni Jalan AM Sangaji, Jalan Lempuyangan, Jalan Kemasan serta Jalan Mondorakan. Rencana penerapan satu arah di jalan tersebut disebabkan oleh kemacetan yang kerap terjadi.

Kajian yang dilakukan itu antara lain menyangkut kondisi sosial, kapasitas kendaraan, beban jalan hingga sistem rekayasa lalu lintas di jalan lain yang terdampak penerapan satu arah. Selain itu, panjang jangkauan yang akan dijadikan satu arah juga sangat menentukan. 

"Harapan kami, penerapan satu arah itu tidak menimbulkan kemacetan baru di lokasi lain. Jika terjadi kepadatan pun, itu sifatnya sementara akibat penyesuaian pengendara," paparnya.

 

sumber : krjojgja.com

Jonan Segera Umumkan Rute Maskapai yang akan Dibekukan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengaku sudah mendata sejumlah maskapai yang tidak mematuhi izin rute dan waktu terbang. Rencananya, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan akan mengumumkan seluruh maskapai nakal itu besok, Jumat (9/1/2015).

"Ini lagi diperiksa semua airline mana yang terbang tanpa izin rute. Jangan tanya siapa, karena besok akan diumumkan," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di istana kepresidenan, Kamis (8/1/2015).

Jonan mengungkapkan bahwa sanksi yang akan diberikan kepada seluruh maskapai itu sama dengan yang diterapkan kepada AirAsiayakni pembekuan rute. "Iya, sama (dibekukan)," kata dia.

Lebih lanjut, Jonan mengungkapkan bahwa pihak kementerian memberikan keringanan bagi maskapai penerbangan yang hanya menyalahi jam terbang tetapi telah mengantungi izin di hari yang sama. Menurut dia, hal tersebut masih bisa ditolerir karena maskapai sudah memiliki izin terbang pada hari itu.

Selain akan mengumumkan pembekuan sejumlah maskapai, Jonan menuturkan Irjen Kemenhub juga akan menyampaikan sejumlah temuan pejabat yang dianggap lalai menjalankan tugasnya.

"Apakah pegawai Kemenhub ada yang lalai, kan sudah ada dua (orang) sebelumnya. Mungkin ada lagi, jadi ada atau tidak ada besok diumumkan," kata dia.

Seperti diberitakan, peristiwa kecelakaan AirAsia QZ8501 pada 28 Desember lalu membuat Kementerian Perhubungan menelusuri izin terbang pesawat itu. Ternyata, pesawat itu tak memiliki izin terbang hari Minggu. Pemerintah pun akhirnya membekukan rute AirAsia Surabaya-Singapura.

Pemerintah lalu meneliti izin-izin terbang lainnya dari maskapai yang ada di Indonesia. Hasilnya, Jonan mengaku pelanggaran banyak terjadi. Pelanggaran itu bahkan terjadi sebelum peristiwa kecelakaan AirAsia.

Sumber : tribunnews.com

b_140_0_16777215_00_http___cdn1-e.production.liputan6.static6.com_medias_750002_original_043329100_1413110332-bandara-soekarno-hatta.jpg

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan meminta kepada maskapai yang mengusung konsep Low Cost Carrier (LCC) atau berbiaya murah untuk meningkatkan aspek keselamatan para penumpangnya. Permintaan tersebut ditegaskan setelah adanya kecelakaan AirAsia QZ8501 dengan rute Surabaya-Singapura.

"Kami khawatirkan seperti itu (kecelakaan), kami menghendaki itu semua ditingkatkan, aspek safety-nya, kalau pelayanan dikurangi, penumpang bisa merasakan, tapi kalau safetydikurangi penumpang kan tidak tahu. ini yang harus lebih diperhatikan," kata Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (1/1/2015).

‎Hadi mengaku, transportasi penerbangan merupakan salah satu transportasi yang faktor keselamatan benar-benar diperhatikan secara detail dan diterapkan secara disiplin.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan maskapai, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang peningkatan tarif‎ batas bawah untuk maskapai berbiaya murah.

"Selama ini (tarif batas bawah) 30 persen, kami kita sudah mengeluarkan aturan baru, dinaikkan 40 persen," terang Hadi.

Dengan dinaikkannya tarif batas bawah tersebut, diharapkan maskapai LCC memiliki ruang fiskal yang lebih untuk dapat meningkatkan aspek-aspek keselamatan para penumpangnya. 

Keputusan menteri tersebut dijelaskan Hadi memang akan mempengaruhi harga tiket dimana akan menjadi lebih mahal dari biasanya.

Apa yang menjadi keputusan Menteri Perhubungan tersebut termasuk salah satu langkah dimana tahun 2015 menjadi tahun perbaikan manajemen seluruh industri penerbangan di Indonesia. (Yas/Gdn)

 sumber : bisnis.liputan6.com

Kementerian Perhubungan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membekukan sementara izin rute penerbangan Indonesia AirAsiaSurabaya-Singapura PP terhitung mulai 2 Januari 2015 hingga hasil evaluasi dan investigasi.

Hal itu tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/1/1/DRJU-DAU-2015 pada 2 Januari 2015.  Menurut Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, J.A Barata, pembekuan izin rute itu dilakukan karena Indonesia AirAsia telah melakukan pelanggaran persetujuan rute yang diberikan.

Pada Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Winter 2014/2015, rute Surabaya  Singapura PP yang diberikan kepada Indonesia Air Asia adalah sesuai dengan jadwal penerbangan pada Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Namun pada pelaksanaannya penerbangan PT Indonesia Air Asia rute Surabaya  Singapura PP dilaksanakan di luar izin yang diberikan, yaitu pada Minggu.  Pihak Indonesia Air Asia tidak mengajukan permohonan perubahan hari operasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

"Hal ini merupakan pelanggaran atas persetujuan rute yang telah diberikan," kata Barata, seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Sabtu (3/1/2015).

Dengan pembekuan ini, penanganan calon penumpang yang telah memiliki tiket penerbangan PT Indonesia AirAsia rute Surabaya-Singapura PP agar dialihkan ke penerbangan lain sesuai ketentuan berlaku.

Sumber : bisnis.liputan6.com

Halaman 1 dari 305