b_140_0_16777215_00_http___krjogja.com_photos_5c193f08a1661bd5ae7200ddbfff9784.jpeg

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan memaksimalkan penggunaan Variable Message System (VMS) untuk mengatur arus lalu-lintas bus pariwisata yang hendak masuk ke wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan bus pariwisata kini tidak diperkenankan lagi masuk kawasan tengah kota. 

Ditemui saat memberikan presentasi bagi pramuwisata Yogya, Senin (24/11) malam, Windarto Koes, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu-Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengatakan bahwa saat ini telah dipasang VMS di beberapa lokasi. "Sudah dipasang di dekat SGM Jalan Kusumanegara, ada juga di Pojok Beteng Kulon dan Wetan dan ada di daerah Badran," ungkapnya pada wartawan. 

VMS tersebut nantinya akan digunakan sebagai penunjuk arah untuk memudahkan sopir bus pariwisata menemukan lokasi parkir. VMS tersebut nantinya akan memuat running text arah dan lokasi parkir untuk bus pariwisata. 

"Kami sudah sediakan lokasi parkir untuk bus pariwisata di Ngabean dan Senopati. Nanti juga akan kami maksimalkan di XT Square yang kurang lebih dapat memuat 13 bus,"  lanjutnya. 

Menurutnya, kawasan Jeron Beteng sudah harus steril dari kendaraan besar seperti bus pariwisata. Pemerintah kota akan sejalan dengan Pemerintah Daerah untuk mengembalikan fungsi Alun-Alun Utara dan Selatan ke fungsi aslinya.

"Alun-alun Selatan dulu digunakan sebagai tempat latihan memanah prajurit Kraton, sekarang sudah tidak lagi digunakan sebagai area parkir. Alun-Alun Utara juga demikian, harus steril dari parkir bus pariwisata dan pedagang kaki lima," lanjutnya lagi. (*-33) 

Sumber: krjogja.com

Tim Pembangunan Bandara Baru melakukan verifikasi pendataan awal di Hotel Kusuma, Senin (27/10/2014). (Switzy Sabandar/JIBI/Harian Jogja)

Harianjogja.com, KULONPROGO- Kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan bandara di Temon Kulonprogo berbeda dengan kegiatan sosialisasi.

Tim Pendataan Pembangunan Bandara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Ismintarti mengatakan dalam kegiatan konsultasi publik, pemilik tanah yang sudah lanjut usia dapat mewakilkan dan memberi kuasa kepada anggota keluarganya untuk hadir dalam tahap tersebut.

 

Menurutnya, format surat kuasa juga sudah disosialisasikan.

Diungkapkannya, untuk pemilik tanah yang sudah tua dan ingin hadir dalam tahap konsultasi publik dapat didampingi anggota keluarganya, namun kewenangan sepenuhnya tetap berada di pihak yang bersangkutan.

“Pendamping ya hanya mendampingi, keputusan tetap di tangan si pemilik undangan,” imbuh Ismintarti, Jumat (21/11/2014).

 

Terkait tanah yang mengalami alih kepemilikan dan berstatus jual beli di bawah tangan [tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional] juga sudah dipikirkan. Ia mengatakan, undangan diberikan kepada pemilik lahan yang lama dan baru sekaligus.

Ditambahkannya, pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di balaidesa tanpa batas waktu. Artinya, bisa berlangsung dari pagi sampai malam, tergantung dari waktu yang dibutuhkan peserta.

Sebelumnya Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, tahap sosialisasi menjadi pembelajaran di tahapan selanjutnya.

“Jangan sampai mengulang yang lalu hingga menimbulkan gejolak di masyarakat,” tuturnya.

Metode lain yang ditetapkan, kata Hasto, dengan menimimalkan intervensi di masyarakat, supaya tidak menimbulkan gejolak. “Untuk strateginya sudah disiapkan, tetapi tidak bisa kami ungkapkan saat ini,” imbuhnya.

Sumber : harianjogja.com

Tak Ada Penumpukan Penumpang di BantulBANTUL –  Meskipun seluruh armada yang bernaung dalam organisasi ang-kutan darat (Organda) kemarin (19/11) melakukan aksi mogok, namun tidak ada penumpukan penumpang di titik-titik yang selama ini kerap terjadi. Bahkan, tujuh angkutan penumpang yang disediakan Dinas Perhubungan (Dishub) banyak yang longgar. Kepala Dishub Bantul Suwito menguraikan, tujuh angkutan yang disediakan Dis-hub diprioritaskan di enam titik. Titik-titik itu adalah di Imogiri, Piyungan, Srandakan, Parangtritis, Samas, dan Sorobayan. Ketujuh angkutan yang meliputi empat bis dan tiga mobil ini diprio-ritaskan mengangkut anak-anak se-kolah. “Tujuannya dalam wilayah Bantul sendiri dan gratis,” terang Su-wito di ruang kerjanya.

Meskipun begitu, ada juga sejumlah pedagang yang minta diantarkan sampai tujuan akhir, yaitu Kota Jogja. Tujuh angkutan ini beroperasi sekitar pukul 06.30. Ini bebarengan dengan keberangkatan anak-anak sekolah. Kemudian, tujuh angkutan ini ber-operasi kembali sekitar pukul 13.00 dengan berkeliling ke sejumlah seko-lah di Bantul kota. “Jam pulang se-kolah berkeliling lagi dengan mengangkut anak-anak sekolah,” ujarnya.

Suwito mengaku sempat mendapat-kan laporan adanya penumpukan pe-numpang di wilayah Ketandan, Bangunta-pan. Hanya saja, Dishub Bantul tidak berwenang mengangkutnya. Sebab, tujuan bepergian para penumpang tersebut ke arah Wonosari, Gunungkidul. “Saya lalu menghubungi provinsi. Tidak lama kemudian ada truk yang mengang-kutnya,” ungkapnya.Lalu, sampai kapan Dishub akan menyediakan tujuh angkutan? Suwito menjelaskan, penyediaan tujuh ang-kutan bertujuan untuk mengantisi-pasi adanya penumpukan penumpang akibat aksi mogok yang dilakukan Or-ganda. Karena itu, Dishub akan men-ghentikan kebijakan ini jika Organda tidak lagi menggelar aksi mogok. “Ke-bijakan ini juga sudah kami komuni-kasikan dengan Organda. Mereka sepakat jika angkutan yang disediakan milik dinas sendiri,” paparnya.

Kabid Transportasi Dishub Bantul Su-kamto menambahkan, ada tiga Organda di Bantul. Tetapi, yang menjadi kewenangan Dishub hanya ada dua Organda. Yaitu Sapta Manunggal, dan Koperasi Karya Tamansari. “Karena satu Organda lainnya merupakan AKDP (antar kota dalam provinsi),” bebernya. (zam/din/ong)

Sumber: radarjogja.co.id

b_140_0_16777215_00_http___krjogja.com_photos_9d933267d814a932ab0ec2a061b3a6a5.jpg

YOGYA (KRjogja.com) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta memasang rambu bagi bus pariwisata sebagai larangan masuk ke kawasan Jeron Beteng. Terdapat lima rambu yang ditempatkan pada jalur masuk ke Jeron Beteng.
Meski demikian, rambu larangan itu masih ditutup kain dan akan dibuka ketika dilakukan ujicoba shutle bus wisata pada 28 November 2014 mendatang. 

"Sudah kami pasang tapi belum kami buka. Rambu untuk halte juga kami pasang," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo, Rabu (19/11/2014).

Jalur masuk yang dipasang rambu larangan bagi bus pariwisata itu antara lain di Jalan Ibu Ruswo, Jalan Trikora, Jalan Agus Salim, Jalan Tamansari serta Ngabean. Secara resmi, larangan itu akan berlaku pada 2015 mendatang namun sudah diujicobakan bersamaan dengan Sekaten.

Wirawan mengungkapkan, bus pariwisata yang hendak menuju kawasan Kraton itu akan diarahkan ke Taman Parkir Ngabean. Sedangkan untuk meneruskan perjalanan di Jeron Beteng baik Kraton, Tamansari, Ngasem dan lain sebagainya akan diarahkan ke shutle bus atau transportasi lain. 

"Kalau parkir di Ngabean sudah penuh maka bus akan diarahkan untuk menurunkan penumpang kemudian parkir di lokasi lain," imbuhnya.

Terkait dengan shutle bus Jeron Beteng, menurut Kelapa Seksi Rekayasa Lalu lintas Windarto, ada rute tertentu yang akan dilalui. Disamping itu sejumlah halte juga dalam proses pembangunan. Antara lain di Taman Parkir Ngabean, Keben Kraton, gedung Persatuan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI), sekitar Jogja Galery dan sekitar Taman Parkir Senopati. 

Sedangkan tiket yang disediakan meliputi tiket terusan dan tiket yang bisa dibeli secara terpisah. Namun harga tiketnya masih belum ditentukan. (Dhi)

Sumber : krjogja.com

b_140_0_16777215_00_http___assets.kompas.com_data_photo_2014_10_04_1514420sukabumii780x390.jpg

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif kereta api setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2.000. Kenaikan tarif KA, menurut Kemenhub, relatif bervariasi. 

"Untuk tarif KA Ekonomi jarak jauh kenaikan rata-rata sebesar Rp 13.000," ujar Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (18/11/2014). 

Sementara itu, kenaikan KA Ekonomi juga terjadi untuk KA Ekonomi jarak sedang, yaitu rata-rata sebesar Rp 9.000, dan KA Ekonomi jarak dekat atau lokal kenaikannya rata-rata Rp 3.000. 

Selain KA Ekonomi jarak jauh, sedang, dan dekat, kenaikan tarif juga terjadi pada KRD, yaitu sebesar Rp 2.000. Sementara KRL, kata Jonan, tidak mengalami kenaikan tarif. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Senin (17/11/2014). Kenaikan itu meliputi kenaikan premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Sumber : bisniskeuangan.kompas.com

Kemenhub: Tarif Angkutan Umum Naik Maksimal 10%

JAKARTA - Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan penyesuaian tarif angkutan umum.

Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan mengatakan, dengan adanya kenaikan BBM Rp2.000 per liter, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum maksimal 10 persen dari tarif yang berlaku saat ini.

"Terkait dengan keputusan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM maka kita akan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum maksimal 10 persen dari tarif angkutan umun yang berlaku saat ini," jelas Jonan dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perhubungan, Selasa (18/11/2014).

Dia mengatakan bahwa pertimbangan tersebut diambil untuk menghindari kerugian terlalu besar yang diterima operator dengan naiknya harga BBM.

"Pertimbangan yang paling penting untuk tarif angkutan ini, pertimbangannya, supaya opertator angkutan umum tidak merasa dan mengalami kerugian yang besar," jelasnya.

Namun, kenaikan juga dibatasi maksimal 10 persen supaya tidak membebankan masyarakat.

"Tapi kita juga pertimbangkan kemampuan masyarakat, karena kalau tinggi sekali, itu percuma karena daya beli akan menurun," tandasnya.

Sumber: http://economy.okezone.com

Halaman 1 dari 300