Stasiun kereta Purwosari di Solo, Metrotv/ Eka Hari Wibawa
Metrotvnews.com, Yogyakarta: PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daops) VI Yogyakarta mewaspadai jalur rel yang rawan longsor. Kementerian Perhubungan pun berusaha membenahi jalur tersebut untuk mengurangi risiko bencana.
Manajer Humas PT KAI Daops VI Bambang Setiyo Prayitno mengatakan, Kamis (18/12/2014), titik rawan longsor berada di jalur kereta dari Solo menuju Semarang. Tepatnya yaitu di daerah Goprak, Kabupaten Grobogan.
Goprak, katanya, merupakan daerah perbukitan. Kontur tanahnya labil, mudah bergerak, dan rawan longsor. Daerah itu kian rawan terutama di musim penghujan.
Menurut Bambang, Kementerian Perhubungan telah menguatkan tanah di sisi kiri dan kanan rel kereta. Petugas dari PT KAI pun bersiaga 24 jam untuk mengantisipasi bencana di sekitar lokasi tersebut.
RRN

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kementerian Perhubungan) meluncurkan layanan contact center 151. Layanan ini disebut sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rilis yang diterima, Rabu (17/12/2014), melalui layanan yang beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keluhan, masukan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Kemenhub kepada masyarakat di sektor darat, laut, udara, perkeretaapian maupun sektor penunjang.

Contact center 151 ini terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan 1 terhubung langsung ke masyarakat selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Tingkatan 2 adalah tim Kemenhub yang menyelesaikan setiap laporan yang belum dapat diselesaikan di tingkatan 1, yang memungkinkan untuk berkoordinasi ke lapangan dalam penyelesaian laporan. Tingkatan 3 untuk eskalasi terakhir dilayani oleh pejabat terkait langsung dengan permasalahan yang disampaikan baik melalui telepon, e-mail, maupun media sosial.

Program ini menjadi salah satu dari tiga fokus kegiatan yang menjadi prioritaslayanan teknologi informasi dan komunikasi di Kemenhub. Selain contact center, ada 2 fokus lainnya yaitu penerapan electronic mail (e-mail) kedinasan dan web portal terpadu Kemenhub.

Ketiga layanan tersebut merupakan alat untuk mempermudah dan mempercepat proses penggalian dan penyampaian informasi. Kolaborasi ketiganya diharap mampu menyerap semua aspirasi, baik internal maupun eksternal Kemenhub, sehingga upaya pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

Sumber: news.detik.com

Ilustrasi Bandara

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastiukan akan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan agenda strategis pemerintah terkait konektivitas nasional.

Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memperpanjang landasan pacu (runway) 8 bandara.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan, Hadi M Djuraid dalam keterangannya, Rabu (17/12/2014) mengatakan pihaknya akan memperpanjang landasan pacu 8 bandara yang dikelola UPT Kementerian Perhubungan.

Kedelapan bandara itu selama ini hanya bisa didarati pesawat udara sejenis ATR-72, dengan panjang runway rata-rata di bawah 2.000 meter.

Dengan perpanjangan tersebut, runway kedelapan bandara akan bertambah menjadi minimal 2.250 meter, sehingga bisa didarati pesawat udara sejenis B-737.

Delapan bandara tersebut adalah Bandar Udara Rembele, Takengon, NAD, Bandar Udara Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Bandar Udara Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, Bandar Udara Kuabang Kao, Maluku Utara, Bandar Udara Ibra, Dumatubun, Maluku, Bandar Udara Saumlaki Baru, Maluku dan Bandar Udara Dekai, Yahukimo, Papua.

Hadi menuturkan, perpanjangan landasan pacu kedelapan bandara tersebut menjadi prioritas karena lahan pengembangannya telah siap. Total nilainya anggaran pengembangan ini mencapai Rp 1,207 triliun.

Saat ini Indonesia memiliki 237 bandara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 bandara dikelola BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Selebihnya dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan.

Ke depan Kementerian Perhubungan secara bertahap akan terus mengembangkan bandara-bandara di berbagai daerah yang dikelola UPT, agar bisa didarati pesawat sejenis B-737. Dengan demikian diharapkan perekonomian daerah-daerah akan lebih berkembang, dan bisa menekan tarif tiket pesawat udara. (Nrm)

Sumber: bisnis.liputan6.com

Ilustrasi -- FOTO: Antara/ANDIKA WAHYU
Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil. Untuk pelebuhan yang diusahakan atau memiliki nilai komersial, pengembangannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan Hadi M Djuraid mengatakan kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka keterisolasian, dan meningkatkan infrastruktur kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Demi kepentingan itu, sebanyak 15 pelabuhan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilanjutkan pengembangannya pada APBN tahun 2015, dilimpahkan kepada BUMN Kepelabuhanan. Pelimpahan tersebut tertuang dalam surat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno, awal pekan ini. Pengembangan yang dimaksud dalam surat tersebut meliputi pembangunan dan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan.

Pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), yakni pelabuhan Gunung Sitoli, Sumatera Utara dan Pelabuhan Bagan Siapi-api, Riau.

Pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), ialah pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat. Kemudian pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), antara lain pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Timur, pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, pelabuhan Lorens Say, Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan pelabuhan Ippi, Nusa Tenggara Timur.

Pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), ialah Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Pelabuhan Gorontalo, Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Pelabuhan Jayapura, Papua, dan Pelabuhan Sorong, Papua Barat.

Pada APBN 2015, Kementerian perhubungan menganggarkan dana sebesar Rp492, 571 miliar untuk pengembangan 15 pelabuhan tersebut. "Untuk selanjutnya, dana yang sudah dialokasikan tersebut akan digunakan untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial," jelas Hadi, di Jakarta, Senin (15/12/2014).

Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 1.241 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 112 BUMN dikelola oleh BUMN Kepelabuhanan, dan selebihnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dengan penyerahan kelanjutan pengembangan 15 pelabuhan tersebut pada BUMN, Kementerian Perhubungan akan fokus pada pengembangan pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial. Umumnya pelabuhan-pelabuhan itu berada di kawasan perbatasan, terpencil, atau pulau-pulau terdepan di wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, gagasan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur akan bisa lebih dipercepat, sejalan dengan agenda strategis pemerintah terkait konektivitas nasional.

Perpanjangan Runway Delapan Bandara

Sejalan dengan kebijakan tersebut, tambah Hadi, Kementerian Perhubungan juga akan memperpanjang landasan pacu (runway) delapan bandar udara yang dikelola UPT Kementerian Perhubungan. Kedelapan bandara itu selama ini hanya bisa didarati pesawat udara sejenis ATR-72, dengan panjang runway rata-rata di bawah 2.000 meter. Dengan perpanjangan tersebut, runway kedelapan bandara akan menjadi minimal 2.250 meter, sehingga bisa didarati pesawat udara sejenis B-737.

Delapan bandara tersebut adalah Bandar Udara Rembele, Takengon, NAD, Bandar Udara Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur, Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Bandar Udara Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, Bandar Udara Kuabang Kao, Maluku Utara, Bandar Udara Ibra, Dumatubun, Maluku, Bandar Udara Saumlaki Baru, Maluku, dan Bandar Udara Dekai, Yahukimo, Papua.

Hadi menjelaskan kedelapan bandara tersebut diprioritaskan perpanjangan runway karena lahan pengembangannya telah siap. Total nilainya mencapai Rp1,207 triliun. Saat ini di seluruh Indonesia terdapat 237 bandara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 bandara dikelola oleh BUMN yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero). Selebihnya dikelola oleh UPT Kementerian Perhubungan.

Ke depan Kementerian Perhubungan secara bertahap akan terus mengembangkan bandara-bandara di berbagai daerah yang dikelola UPT, agar bisa didarati pesawat sejenis B-737. Dengan demikian diharapkan perekonomian daerah-daerah akan lebih berkembang, dan bisa menekan tarif tiket pesawat udara.
AHL
Sumber: ekonomi.metrotvnews.com

KEPADATAN MALIOBORO

Harianjogja.com, JOGJA - Dinas Perhubungan Kota Jogja akan melanjutkan kegiatan penertiban terhadap pengguna jalan melalui program Gerakan Taat Rambu dan Marka (Gentarama) bersamaan dengan libur Natal dan Tahun Baru 2015.

“Gentarama terus kami lakukan termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Hanya saja, lokasinya masih terus dikaji,” kata Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Bimbingan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Jogja Sugeng Sanyoto, Sabtu (13/12/2014).

Selama ini, lanjut Sugeng, Dinas Perhubungan telah melakukan enam kali sosialisasi program Gentarama di beberapa lokasi seperti di simpang Tegalturi, Jalan Tegalrejo, Jalan Sugeng Jeroni dan di simpang RS Jogja.

Sugeng menyebut, masih menyisakan dua kali kegiatan Gentarama hingga akhir 2014.

“Kegiatan ini akan dilanjutkan pada 2015,” katanya.

Kegiatan Gentarama lebih banyak dilakukan di Yogyakarta bagian selatan karena wilayah tersebut kini sudah mulai berkembang sehingga volume kendaraan yang melintas pun semakin meningkat.

“Sebelumnya, wilayah ini tidak seramai Yogyakarta bagian utara sehingga pemantauan tidak terlalu ketat. Namun, kondisi Yogyakarta bagian selatan semakin berkembang dan arus lalu lintas pun semakin padat sehingga kami memutuskan untuk memfokuskan sosialisasi di Yogyakarta bagian selatan,” katanya.

Dinas Perhubungan Kota Jogja meluncurkan Gentarama pada akhir Juni. Latar belakang gerakan tersebut adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran rambu dan marka. Berdasarkan data, angka kecelakaan di Kota Jogja pada 2013 tercatat sebanyak 528 kejadian dengan 32 korban meninggal dunia, 13 luka berat, dan 743 luka ringan. Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas yang kerap dilakukan oleh masyarakat di antaranya melanggar marka solid, berhenti di simpang atau tidak berada di belakang “stop line” serta parkir di bawah rambu larangan.

Sumber: harianjogja.com

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R Mamahit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mempersiapkan 1.258 unit moda kapal laut untuk melayani penumpang selama libur Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Ribuan kapal tersebut berkapasitas ratusan ribu penumpang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R Mamahit mengungkapkan, penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru tidak berbeda jauh dengan momen Lebaran karena lonjakan penumpang tidak sesignifikan Hari Raya Idul Fitri.

"Armada sudah kami persiapkan sejak awal November lalu oleh PT Pelni, ASDP untuk angkutan pelayaran di wilayah Timur Indonesia," ucap dia kepada wartawan saat Coffee Morning di kantornya, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Bobby menyebut, ada 1.258 unit angkutan laut yang sanggup menampung 213.314 penumpang saat libur Natal tahun ini dan Tahun Baru 2015. Rinciannya, kata dia, dari PT Pelni menyediakan 25 unit kapal khusus penumpang sebanyak 24 unit berkapasitas 34.022 penumpang dan 1 kapal Roro 534 penumpang. Total kapasitas kursi 34.556.  

Sementara armada perintis yang digunakan sebanyak 84 orang dengan kapasitas kursi 46.325 penumpang, dari PT ASDP Indonesia (Roro) 1 unit berkapasitas 500 kursi.

Sedangkan Roro Swasta menyiapkan 29 unit kapal dan kapasitas kursi 29.290 penumpang. Penyedianya PT Dharma Lautan Utama sebanyak 15 unit, PT Prima Vista 9 unit, PT Prima Eksekutif 2 unit, PT Mitra Anugrah Samudra, PT Citra Niaga Mandiri dan PT Bukit Merapin Nusantara Lines masing-masing 1 unit.

Kapal penumpang swasta yang tersedia 70 unit berkapasitas 24.033 penumpang. Dari PT Bunga Teratai 2 unit, PT Panca Merak Samudera 4 unit, PT Belibis Putra 7 unit, PT Dharma Indah 11 unit, PT Sumber Sumatra Raya 3 unit, PT Tanjung Selamat 1 unit, PT Lestari Indo Bahari 16 unit, PT Liba Marindo 1 unit, PT Marinatama Gemanusa 5 unit, PT Sakti Inti Makmur 16 unit dan PT Bukit Marapin Nusantara Lines 4 unit.

Dan kapal swasta jarak dekat untuk rute Riau, Kalimantan Timur Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara sebanyak 1.049 unit, kapasitasnya 78.610 kursi.

"Jumlah kapal itu sangat cukup untuk kebutuhan penumpang, karena puncak arus mudik di perkirakan 23 Desember 2014 dan 6 Januari 2015 puncak arus balik," pungkas Bobby.

Sumber: bisnis.liputan6.com

Halaman 1 dari 303