abdul-rahman-saleh malang 20150528 073158

TRIBUNNEWS.COM.SURABAYA - Setelah empat tahun dibangun, soft opening gedung terminal baru pada Bandara Enclave Civil Abdul Rachman Saleh, Malang akan dilakukan Kamis (28/5/2015).

Soft opening merupakan bagian dari uji coba sebelum gedung terminal yang dibangun dengan APBD Pemprov Jatim sebesar Rp 41 miliar itu diresmikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Gubernur Jatim Soekarwo pada 11 Juni 2015.

Gedung terminal yang lokasinya berada di sisi kiri terminal lama ini mampu menampung 900 orang per masuk.

"Soft opening akan dilakukan Kamis besok mulai pukul 07.00. Saat itulah penumpang pertama akan masuk dan dapat menikmati gedung terminal baru," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Pemprov Jatim Dr Wahid Wahyudi, kepada Surya, Rabu (27/5/2015) malam.

Menurut Wahid, setelah resmi dioperasionalkan, gedung terminal baru di Abdurrahman Saleh akan dipakai untuk terminal keberangkatan. Sementara terminal kedatangan menggunakan terminal lama.

"Makanya selama uji coba hingga 10 Juni nanti semua akan dievaluasi," jelasnya.

Untuk pengelolaan, Pemprov Jatim telah membentuk unit pelaksana teknis (UPT) khusus. Sehingga menjadikan gedung terminal tersebut sebagai gedung terminal pada bandara enclave civil Abdul Rachman Saleh. Yakni, bandara sipil yang ada di kawasan militer.

"Selain itu, dengan adanya UPT Khusus, maka Bandara Abdul Rachman Salehmerupakan satu-satunya bandara di Indonesia, yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tapi dilakukan langsung oleh Pemprov Jatim melalui Disnas Perhubungan," pungkas Wahid.

Sumber: tribunnews.com

marka-jalan-ilustrasi- 140416002717-610

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo akan fokus membenahi marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 1436 Hijriah.

"Kita juga akan memantau kelaikan jalan kendaraan umum, agar para pemudik terjamin keamanannya saat mudik lebaran," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Sumbar, Amran melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat dan Perkeretaapian, Juharson di Padang, Rabu.

Ia mengatakan saat ini lintas sektoral kabupaten dan kota di Sumbar sedang melakukan pengecekan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak layak.

Setelah pengecekan selesai akan diadakan rapat koordinasi secara keseluruhan dengan kabupaten dan kota se-Sumatera Barat di Dinas Perhubungan Provinsi.

"Pada pertengahan Juni 2015 koordinasi itu akan digelar dan hasilnya akan dilaksanakan," kata Juharson.

Kegiatan itu sengaja digelar lebih awal, agar pelaksanaan kegiatan tidak tergesa-gesa.

"Ini menyangkut keselamatan dan kita akan melaksanakannya sebaik mungkin," katanya.

Dengan berbagai upaya ini diharapkan bisa memberikan rasa nyaman kepada pemudik dan menekan angka kecelakaan saat mudik lebaran 2015.

Sumber: republika.co.id

menteri-pu 20150317 124148

TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono memastikan jalur mudik di Jawa akan siap digunakan sebelum Bulan Ramadhan tiba. Kini, pengerjaan jalur di Pulau Jawa baik utara maupun selatan terus dikerjakan.

"Persiapan jalur mudik terus kami lakukan," ucap Basuki di Graha Sabha Pramana UGM, Yogyakarta, Selasa (26/5).

Basuki menuturkan, dalam mempersiapkan jalur mudik pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri. Saat ini, lanjutnya, jalur selatan Jawa dari Brebes ke Purwokerto dan dari Wangon menuju Kebumen dan Purworejo juga sudah diperbaiki.

Pengerjaan jembatan di jalur mudik sudah hampir rampung, hanya tinggal menunggu jembatan Ciherang.

"Tol Cikopo-Paliman juga telah siap beroperasi. Jembatan tinggal Ciherang saja," tandasnya.

Rencananya, lanjutnya, pada 4 Juni 2015 mendatang bersama dengan Menteri Perhubungan dan Kapolri, ia akan melakukan pengecekan dengan menelusuri jalur pantura guna memastikan persiapan jalur mudik.

"Harapannya dengan siap beroperasinya Tol Cikopo-Paliman nantinya mempu memecah kepadatan arus mudik di jalur Pantura," tegasnya.

Sumber: tribunnews.com

2208223

INILAHCOM, Jakarta - Pendaftaran mudik gratis sepeda motor yang digelar oleh Kementerian Perhubungan dimulai 1 hingga 30 Juni mendatang dan bisa secara dalam jaringan atau online.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam Rencana Operasi Angkutan Lebaran Terpadu 2015/1436 H di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (26/5/2015), mengatakan pada arus mudik Lebaran tahun ini target yang diangkut sebanyak 6.440 penumpang melalui bus dan 2.880 sepeda motor melalui truk.

"Tahun ini kita mengangkut lebih banyak baik pengangkutan melalui truk maupun melalui kapal," katanya.

Sementara itu, untuk arus balik target yang diangkut oleh truk, yakni 400 sepeda motor dan 920 penumpang melalui bus.

Jonan menyebutkan kota-kota yang dituju dalam program tersebut, di antaranya Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Solo Wonogiri dan Tegal.

Pengangkutan (loading motor) akan dilakukan pada 10-11 Juli 2015, sementara itu bus diberangkatkan pada 14 Juli 2015 di Jakarta International Expo Kemayoran dan truk diberangkatkan pada 13 Juli 2015 di Lapangan Parkir Gedung Bulog Divre I, Jakarta.

Sementara itu, untuk arus balik dari Solo dan Yogyakarta, truk diberangkatkan pada 223 Juli 2015, sementara bus 24 Juli 2015 dari Kantor Dinas Kota Yogyakarta dan Surakarta.

Calon pemudik bisa mendaftarkan dirinya di Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Dishub Kota Tangerang, Dishub Kota Tangerang Selatan dan Dishub Kota Depok.

Sementara itu, pengangkutan melalui kapal laut pendaftarannya bisa dimulai pada 29-10 Juli 2015, sementara secara online 15-10 Juli melalui mudikgratislaut.dephub.go.id yang dilanjutkan dengan daftar ulang di Pelabuhan Tanjung Priok.

Total kuota mudik gratis sepeda motor Lebaran 2015, yakni 20.000 penumpang dan 10.000 sepeda motor, sementara itu target yang diangkut 10.000 penumpang dan 5.000 sepeda motor.

Terdapat empat tahap rute Tanjung Emas Semarang-Tanjung Priok dalam pengirimannya, masing-masing tahap target yang diangkut yakni 2.500 penumpang dan 1.250 sepeda motor.

Tahap I 13 Juli 2015, Tahap II 15 Juli 2015, Tahap III 15 Juli 2015 dan Tahap empat 13 Juli 2015, sementara itu untuk arus balik digelar dari Tanjung Emas (Semarang)-Tanjung Priok.

Untuk pengangkutan melalui kereta api, pendaftaran mudik gratis bisa dilakukan pada 17 Juni 2015 di Kementerian Perhubungan (terpadu) tujuan Jakarta Gudang-Tegal-Pekalongan-Semarang Tawang (Lintas Utara) dan Jakarta Gudang-Kroya-Kutoarjoo-Lempuyangan-Solo Jebres (Lintas Selatan).

Pemberangkatan arus mudik di Jakarta Gudang, sementara arus balik di Semarang Tawang dan Solo Jebres dan target yang diangkut 4.200 motor.

Sumber: inilah.com

1431736417

Ambon- Pemerintah pusat berkomitmen untuk memprioritaskan nelayan lokal dalam penangkapan ikan di daerahnya. Pemerintah juga akan membangun sentra baru perikanan.

"Ada komitmen kapal-kapal yang akan memanfaatkan laut kita itu diprioritaskan untuk nelayan-nelayan dari daerah setempat," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sudirman Saad, usai rakor Kebangkitan Maritim di Ambon, Maluku, Senin (25/5).

Sudirman menegaskan, tahun ini, KKP juga akan membangun sentra baru perikanan di Saumlaki (Maluku), Morotai (Maluku Utara), serta Sorong (Papua Barat) dan Merauke (Papua).

"Di Maluku dan Papua, kami juga sedang memberantas IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing, karena selama ini dimanfaatkan oleh kapal-kapal, yang sebetulnya legal, tapi melanggar seperti mempekerjakan anak buha kapal (ABK) asing dan duplikasi izin," ujar Sudirman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pemerintah pusat yang akan menarik kapal-kapal nelayan berukuran kecil.

"Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) akan menarik 'kapal-kapal mainan' tahun ini, lalu diganti sama yg besar. Itu yang menjadi kendala selama ini," ujar Said.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menegaskan, pemerintah sudah memiliki beberapa strategi, salah satunya membangun keseimbangan antara transportasi nasional dan lokal.

"Nanti kapal-kapal kecil milik nelayan di Maluku diganti dengan beberapa kapal besar, sehingga hasil tangkapannya pun maksimal," kata Jonan.

Di sisi lain, pemerintah akan mengimplementasikan pembangunan tol laut, serta membuat rencana pengembangan pelayanan angkutan barang trayek tetap dan teratur dan membangun fasilitas pelabuhan komersial.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menambahkan, potensi kemaritiman saat ini sangat besar. Beberapa hal yang dapat didorong dari industri maritim adalah terkait sektor usaha di perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengelolaan hasil ikan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, transportasi laut, industri jasa maritim, dan sumber daya pulau kecil.

"Estimasi nilai ekonomi sektor maritim bisa lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) saat ini. Kita punya luas laut 5,9 juta kilometer persegi, panjang pantai 95.181 km, dan 17.504 pulau," ujar Agus.

Namun, menurut dia, kontribusi sektor perikanan saat ini masih cukup kecil hanya sebesar 2,3 persen dari PDB 2014. "Itu juga ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa," tutur Agus.

Saat ini, ekspor di sektor perikanan khusus di ASEAN masih dikuasai Thailand. Sebab, rantai pasokan (supply chain) Thailand ke pasar ekspor sangat efisien.

Sumber: beritasatu.com

enam-cara-bi-pemerintah-bangkitkan-ekonomi-maritim-indonesia-qTy0hhZ5ma

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi kebijakan dalam mendorong pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Rapat tersebut memadukan visi kemaritiman yang terurai dalam langkah-langkah konkrit kebijakan yang saling mendukung (sinergi) sehingga diharapkan akan mempercepat kebangkitan ekonomi maritim Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman D Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, dan Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D. Mandacan.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyebutkan rapat tersebut menyepakati sejumlah komitmen penting untuk mempercepat kebangkitan ekonomi maritim.

Enam komitmen yang disepakati, antara lain, memperkuat roadmap pengembangan maritim yang terintegrasi sejalan dengan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia (marine biodiversity, posisi geotektonik, wawasan nusantara dan kewilayahan, arus lintas indonesia, dan jalur pelayaran internasional (international sea lanes)), serta memperkuat langkah-langkah monitoring dan koordinasi pengembangan ekonomi berbasis maritim.

"Kemudian memperkuat upaya untuk mendorong pembiayaan, bank dan nonbank, ke sektor maritim," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2015).

Upaya pembiayaan bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan klaster UMKM berbasis maritim dan mengembangkan berbagai model pembiayaan usaha, termasuk mengkaji pola hubungan usaha besar-UMKM yang saling menguntungkan dan mendorong pendalaman pasar keuangan guna memperkuat peran pembiayaan nonbank.

Komitmen lainnya, mempercepat optimalisasi kebijakan-kebijakan dalam jangka pendek dengan kondisi yang ada. Seperti memitigasi dampak jangka pendek dari kebijakan-kebijakan di bidang perikanan dan menyediaan kapal untuk memperkuat kelancaran pasokan di wilayah KTI, khususnya menjelang lebaran.

"Meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan dan perikanan, antara lain, melalui pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, perbaikan iklim usaha yang kondusif dan inovasi iptek," kata dia.

Selain itu, kesepakatan lainnya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur poros maritim serta mengembangkan industri perkapalan dan pelayaran nasional.

Tirta menyebutkan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim akan menjadi prioritas diantaranya dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam(deep seaport), dan logistik serta menjamin ketersediaan listrik di daerah-daerah perbatasan.

"Terakhir, memperkuat peran serta pemerintah daerah secara sinergis dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim," tukasnya.

Sumber: okezone.com

Halaman 1 dari 314